BAKN Serap Masukan Akademisi Terkait Laporan BPK Terhadap DAK

18-03-2021 / B.A.K.N.
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya, saat memimpin pertemuan BAKN dengan sivitas akademika UGM, di Yogyakarta, Kamis (18/3/2021). Foto: Taufan/Man

 

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya, mengatakan maksud dan tujuan BAKN DPR RI melakukan pertemuan dengan pakar Universitas Gadjah Mada, yaitu untuk mendapatkan masukan terkait penelahaan atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK).

 

“Tujuan kita ke Yogyakarta kali ini yaitu meminta masukan dari akademisi antara lain pihak Universitas Gajah Mada, kita ingin tahu bagaimana pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat” kata Wahyu saat memimpin pertemuan BAKN dengan sivitas akademika UGM, di Yogyakarta, Kamis (18/3/2021).

 

Politisi Partai Demokrat ini menyampaikan, DAK adalah dana yang bersumber dari APBN serta dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan wilayah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahunnya dalam APBN.

 

“Kita meminta masukan bukan hanya dari Universitas Gajah Mada tetapi kampus-kampus lain juga, kami ingin DAK dapat dialokasikan tepat sasaran dan tidak salah karena dana ini dari APBN sehingga apabila tidak maksimal maka akan berdampak terhadap daerah-daerah tertentu,” pungkas Wahyu.

 

Lebih lanjut Anggota BAKN DPR RI Ahmad Najib Qodratullah menyatakan, masukan-masukan dan saran dari akademisi sangat penting bagi BAKN untuk menyikapi laporan BPK RI terhadap DAK. Ia menilai terdapat missing link antara perencanaan, input, output sampai outcome, sehingga hasil dari diskusi tersebut akan disampaikan dalam rapat dengan BPK. 

 

“Masukan dari pihak akademi sangat berpengaruh sekali, dan dalam pertemuan kali ini ditemukan adanya missing link antara perencanaan, input, output hingga outcome tentunya dari hasil diskusi kali ini akan kita sampaikan langsung kepada BPK dalam rapat nanti,” sebut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
Dukung Swasembada dan ROA 1,5 Persen di 2025, Aset Idle Perhutani Harus Dioptimalkan
22-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor –Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sohibul Imam, menekankan pentingnya seluruh BUMN...
Herman Khaeron: Kerja Sama Perhutani Harus Transparan, Banyak Kawasan Tak Beri Benefit
21-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor –Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan kunjungan kerja BAKN ke kawasan Perhutani Sentul,...
BAKN DPR RI Desak Perhutani Perbaiki Tata Kelola, Tindaklanjuti Temuan BPK
21-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Perum Perhutani di Sentul, Bogor,...
Arjuni Sakir Ungkap Potensi Bias Pemeriksaan dalam Proses Penilaian Profesional BPKP
23-07-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dan...